ANALISIS KAITAN KEBIJAKAN PP 23 TAHUN 2018 DENGAN MODEL KOMUNIKASI

ANALISIS KAITAN KEBIJAKAN PP 23 TAHUN 2018 TENTANG “PPH DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU” DENGAN MODEL KOMUNIKASI

Disusun oleh:

Nama        : Reynalda

NPM         : 2301160307

Kelas         : 5-07

Dosen        : Eman Sulaeman Nasim

PROGRAM STUDI DIII PAJAK

JURUSAN PERPAJAKAN

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

2018

Pembahasan Kebijakan PP 23 Tahun 2018 Dengan Teori Komunikasi

Saat ini Indonesia sedang dalam masa pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi perekonomian Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun – ke tahun. Hal itu didukung beberapa faktor, diantaranya adalah kemandirian usaha yang dimiliki oleh masyarakat sendiri baik usaha rumahan, UMKM, maupun usaha dalam skala yang besar. Dalam menjalankan usahanya , masyarakat butuh bantuan dari pemerintah dari segi penentu kebijakan agar dapat membuat usaha mereka berkembang. Beberapa ketakutan dari para pengusaha yang masih dalam tahap awal adalah soal pembayaran pajak. Dari sisi pengusaha, pajak dianggap sebagai biaya. Maka dari itu para pelaku usaha mengharapkan pajak yang serendah mungkin agar dapat memaksimalkan pendapatan mereka. Dari satu sisi, DJP mengejar target penerimaan, tetapi di sisi lain DJP juga harus mempertimbangkan dampak dari kebijakan tarif pajak bagi para pelaku usaha tersebut.

Tarif pajak yang dikenakan pada UMKM adalah Tarif PPh Final UMKM. Kebijakan ini mulai dilaksanakan pada tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 (Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu). Tarif PPh Final UMKM resmi turun dari 1 % menjadi 0,5%. Perubahan tarif PPh Final UMKM tersebut tercantum dalam PP No 23 Tahun 2018. Perubahan tarif pada PP 23 ini mulai diberlakukan efektif mulai tanggal 1 Juli 2018. Latar belakang yang mendasari perubahan tersebut adalah untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa poin penting yang dapat kita rangkum, yaitu :

1.      Tarif PPh Final sebesar 0,5% Bersifat Opsional

Pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sifat opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak karena:

a.       Bagi wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.

b.      WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, WP juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal.

2.      Pengenaan Tarif PPh Final 0,5% dibatasi jangka waktu

Tidak seperti PP No. 46 Tahun 2013, kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5% punya grace period alias batasan waktu. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah:

a.       7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.

b.      4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.

c.       3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

3.      WP yang Dikenai PPh Final Berpenghasilan dibawah 4,8 Miliar Rupiah

Ambang batas penghasilan wajib pajak yang dikenai PPh Final tidak berubah yakni senilai Rp 4,8 miliar. Batasan nilai tersebut secara eksplisit menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak. Pemerintah memang ingin merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan.

4.      Pihak yang dapat memanfaatkan PPh Final 0,5%

 Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final 0,5% adalah:

a.       Wajib Pajak orang pribadi

b.      Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, CV, Firma, atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto dibawah 4,8 Miliar Rupiah.

5.      Pihak yang tidak dapat memanfaatkan PPh Final 0,5%

a.       Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari WP orang pribadi berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan dan lain sebagainya.

b.      Wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.

c.       Wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

d.      Wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan tersendiri.

6.      Pembayaran Pajak Melalui PajakPay

PPh dapat dibayar melalui kantor pos/bank perspesi termasuk segala fasilitas yang disediakan oleh Lembaga tersebut seperti ATM. Namun, bagi wajib pajak yang ingin menghemat waktu dan upaya untuk membayar pajak, sekarang Kita bisa menyetorkan pajak Kita melalui PajakPay.

7.      Pengajuan Diri atas Tarif Normal

Jika tidak ingin berstatus sebagai wajib pajak PPh 0,5%, kita harus lebih dulu mengajukan permohonan pada Ditjen Pajak. Selanjutnya, kita akan mendapatkan keterangan sebagai wajib pajak yang dikenai PPh yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Teori Model Komunikasi

1.      Model komunikasi linear adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan, baik dalam keadaan langsung atau dalam komunikasi bermedia. Komunikasi ini hanya terjadi satu arah, tanpa feedback / umpan balik terhadap pesan yang disampaikan komunikator terhadap komunikasi.

2.      Model komunikasi interaksional artinya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang disertai dengan adanya suatu aksi atau tanggapan secara langsung baik secara lansung maupun melalui media oleh komunikan. Feedback merupakan umpan balik yang diberikan oleh komunikan atas pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator. Feedback tersebut dapat berupa komunikasi verbal, non-verbal atau bisa keduanya. Keunggulan model interaktif dibanding model linear adalah pada model ini terdapat asumsi bahwa komunikator dan komunikan sama-sama dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses komunikasi yang mereka lakukan.

3.      Model komunikasi transaksional adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus menerus dalam sebuah momen komunikasi. Yang dipertukarkan dalam komunikasi ini  adalah pesan-pesan baik verbal maupun nonverbal. Dalam model ini komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan antara dua orang atau lebih.  Komunikan bukan hanya mampu memberikan feedback namun juga bisa memposisikan diri menjadi komunikator. Dengan kata lain, baik komunikator ataupun komunikan sama-sama menjadi pembicara dan pendengar sekaligus secara simultan, layaknya sebuah transaksi.

Jenis Komunikasi

1.      Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan balik, baik secara langsung (face to face) maupun dengan media.

2.      Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiranyang terjadi di dalam dirikomunikator sendiri. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirimsekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan.

Analisis Model Komunikasi Transaksional yang Digunakan Dalam Mengkomunikasikan PP 23 Tahun 2018

Seperti yang sudah kita ketahui dimana model komunikasi transaksional merupakan model komunikasi yang di dalamnya terjadi proses berkesinambungan. Proses berkesinambungan ini artinya adalah terus menerus baik dalam pengiriman atau penerimaan pesan. Pemerintah melakukan model komunikasi ini dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi PP 23 tahun 2018 dilakukan oleh hampir seluruh kantor pelayanan pajak kepada wajib pajaknya. Salah satu contohnya adalah KPP di Riau pada tanggal 18 Juli 2018 melakukan kegiatan seminar yang ditujukan pada UMKM. Hal ini bertujuan agar UMKM mengetahui peraturan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini pihak KPP bertindak sebagai komunikator sedangkan mitra UMKM bertindak sebagai komunikan. Pihak KPP sebagai komunikator memiliki kewajiban untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada mitra UMKM sebagai komunikan. Pemahaman yang dimiliki UMKM menjadi tanggung jawab pihak KPP. Pihak KPP menyampaikan informasi secara terus-menerus secara berkesinambungan baik melalui pembicaraan langsung ataupun menggunakan media seperti presentasi. Melalui pemberian informasi secara terus menerus tersebut diharapkan komunikan menjadi memiliki pemahaman yang sama seperti apa yang diharapkan oleh komunikator. Feedback yang dilakukan oleh komunikan dapat berupa gestur maupun pernyataan lisan. Melalui feedback ini KPP sebagai komunikator menjadi mengetahui apakah informasi yang diberikan sampai dengan baik atau tidak. Selain itu yang perlu diketahui juga bahwa peran sebagai komunikator dan komunikan tidak dapat terjadi dalam waktu yang sama. Jika dikaitkan dengan jenis komunikasi, maka sosialisai PP 23 tahun 2018 ini termasuk jenis komunikasi interpersonal karena melibatkan beberapa pihak yang saling berinteraksi face to face untuk mendapatkan kesepahaman yang sama. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten menlaksanakan sosialisasi kepada perwakilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Klaten pada Senin tanggal 28 Agustus 2018. Bertempat di aula KPP Pratama Klaten, kegiatan sosialisasi PP 23 Tahun 2018 ini dihadiri oleh 120 UMKM di bawah tanggng jawab Seksi Esktensifikasi dan Penyuluhan maupun Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Analisis Kaitan Berdoa dengan Teori Komunikasi

Analisis Kaitan Berdoa dengan

Teori Komunikasi

 

Disusun oleh:

Reynalda

2301160307

5-07

Dosen Pembimbing :

Eman Sulaeman Nasim

PROGRAM STUDI DIII PAJAK

JURUSAN PERPAJAKAN

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

2018

Teori Model Komunikasi

1.      Model komunikasi linear adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan, baik dalam keadaan langsung atau dalam komunikasi bermedia. Komunikasi ini hanya terjadi satu arah, tanpa feedback / umpan balik terhadap pesan yang disampaikan komunikator terhadap komunikasi.

2.      Model komunikasi interaksional artinya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang disertai dengan adanya suatu aksi atau tanggapan secara langsung baik secara lansung maupun melalui media oleh komunikan. Feedback merupakan umpan balik yang diberikan oleh komunikan atas pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator. Feedback tersebut dapat berupa komunikasi verbal, non-verbal atau bisa keduanya. Keunggulan model interaktif dibanding model linear adalah pada model ini terdapat asumsi bahwa komunikator dan komunikan sama-sama dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses komunikasi yang mereka lakukan.

3.      Model komunikasi transaksional adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus menerus dalam sebuah momen komunikasi. Yang dipertukarkan dalam komunikasi ini  adalah pesan-pesan baik verbal maupun nonverbal. Dalam model ini komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan antara dua orang atau lebih.  Komunikan bukan hanya mampu memberikan feedback namun juga bisa memposisikan diri menjadi komunikator. Dengan kata lain, baik komunikator ataupun komunikan sama-sama menjadi pembicara dan pendengar sekaligus secara simultan, layaknya sebuah transaksi.

Jenis Komunikasi

1.      Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan balik, baik secara langsung (face to face) maupun dengan media.

2.      Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiranyang terjadi di dalam dirikomunikator sendiri. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dariindividu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirimsekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internalyang berkelanjutan.

Analisis Metode Komunikasi yang Digunakan Dalam Doa

Dalam hidup, sebagian besar orang tidak bisa terlepas dari yang namanya doa. Bagi orang beragama tentu doa merupakan hal yang tak terpisahkan dari kegiatan keagamaan itu sendiri. Doa bedasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah permohonan (harapan, permintaan, pujian) kepada Tuhan; sedangkan berdoa artinya adalah mengucapkan (memanjatkan) doa kepada Tuhan. Banyak pandangan tiap-tiap agama mengenai arti doa itu sendiri. Tetapi dapat ditarik satu garis besar bahwa Doa merupakan komunikasi antara kita sebagai manusia dengan Tuhan.

Jika saya kaitkan Doa dengan teori komunikasi diatas maka saya dapat menarik kesimpulan bahwa doa merupakan komunikasi yang bersifat intrapersonal dan termasuk model komunikasi linier.

Dalam komunikasi intrapersonal, kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri atau bisa dikatakan berbicara dalam hati (monolog). Hanya kita yang dapat mengerti maksud dari komunikasi yang kita lakukan dan tidak ada pihak lain dalam komunikasi yang kita lakukan. Saat kita berdoa, kita meyakini bahwa Tuhan hadir. Namun meskipun dalam berdoa ada interaksi tetap saja hanya diri kita yang tahu, karena yang dimaksud dengan pihak lain dalam intrapersonal adalah manusia. Maka berdoa termasuk komunikasi intrapersonal

Dalam model komunikasi linier terjadi komunikasi fokus satu arah yang dilakukan oleh komunikator sebagai sumber informasi, serta tidak ada feedback yang diterima. Saat kita berdoa kita bercerita, memohon ampun, dan memohon sesuatu pada Tuhan. Kita memiliki kepercayaan bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita. Kepercayaan itulah yang membuat hati kita tenang, damai, dan bahagia. Dalam doa kita juga berharap Tuhan menjawab permohonan kita. Entah Tuhan akan mengabulkannya sekarang, nanti, maupun tidak. Perasaan hati kita yang tenang, damai serta tindakan Tuhan setelah kita berdoa bukanlah termasuk feedback karena itu merupakan sugesti yang ada dalam diri kita. Yang dimaksud dengan feedback dalam teori model komunikasi adlah tanggapan yang dilakukan oleh manusia.

Daftar Pustaka

https://www.academia.edu/6890068/Komunikasi_Interpersonal_dan_Intrapersonal

http://windasrk.blogspot.com/2015/09/3-model-komunikasi.html

Analisis Kaitan Kebijakan Layanan Kring Pajak dengan Teori Komunikasi

Analisis Kaitan Kebijakan Layanan Kring Pajak dengan

Teori Komunikasi

Disusun oleh:

Reynalda

2301160307

5-07

Dosen Pembimbing :

Eman Sulaeman Nasim

PROGRAM STUDI DIII PAJAK

JURUSAN PERPAJAKAN

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

2018

Analisis Kaitan Kebijakan Layanan Kring Pajak dengan

Teori Komunikasi

Di zaman yang sudah serba modern ini, banyak kemudahan yang ditawarkan oleh pelaksana pelayanan publik dan instansi di pemerintahan. Kemudahan ini diberikan agar masyarakat dapat lebih merasakan efek dari pelayanan publik tersebut. Dengan adanya berbagai kemudahan khususnya dalam bidang teknologi ini diharapkan komunikasi antar pihak yaitu penyedia layanan publik dan pengguna layanan publik semakin dapat berlengsung lebih baik dan efisien Banyak jenis kemudahan yang ditawarkan, mulai dari website, transaksi online, aplikasi pada gawai, call center, pelayanan door to door dan masih banyak lagi.

Direktorat Jendral Pajak adalah salah satu instansi pemerintahan yang sangat maju dalam pemanfaatan teknologi yang ada. Hal ini dilakukan agar masyarakat khususnya wajib pajak dapat memperoleh informasi terkini serta dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mudah. Banyak layanan yang ditawarkan oleh Direktorat Jendral Pajak, salah satunya adalah layanan Kring Pajak. Layanan Kring Pajak berdiri sejak Januari 2008, namun masih belum sempurna dengan petugas yang masih relatif sedikit. Pada tahun 2012 lahir kembali kring pajak dengan pembagian job desc yang jelas dan kuantitas dan kualitas para agensi kemudian ditunjang juga dengan berdirinya unit kerja yang khusus “Kantor Layanan Informasi dan pengaduan/ KLIP” yang menangani penyampaian informasi dan pengaduan dari pihak eksternal dalam hal ini adalah Wajib Pajak yang bukan di dalam lingkungan DJP atau masyarakat biasa. Dasar Hukum Kring Pajak adalah PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-22/PJ/2014

Informasi yang disediakan via Kring Pajak 500200 meliputi :

·         Informasi tentang peraturan perpajakan yang sedang berlaku

·         Informasi mengenai penggunaan aplikasi elektronik yang disediakan oleh DJP dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak

·         Informasi pendukung pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak seperti informasi alamat dan nomor telepon unit kerja Direktorat Jendral Pajak, konfirmasi kebenaran NPWP dan informasi lain yang disediakan oleh KLIP DJP sesuai ketentuan perpajakan.

Selain beberapa hal diatas, ada beberapa informasi yang dikecualikan untuk diberikan ke Wajib Pajak ataupun masyarakat, diantaranya yaitu :

·         Penafsiran dan/atau penegasan terhadap peraturan perpajakan

·         Peraturan atau kebijakan perpajakan atau hal-hal lain yang belum diatur

·         Proses penegakan hukum di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak

·         Informasi yang diperuntukkan khusus bagi internal Direktorat Jenderal Pajak dan sesuai UU KUP

Yang menjadi pertanyaan terbesar atau mungkin paling sering ditanyakan oleh masyarakat awam adalah bagaimana jika pertanyaan belum mendapatkan solusi. Jangan khawatir, petugas akan menunda pemberian informasi atas pertanyaan Masyarakat dan/atau Wajib Pajak apabila terdapat keterbatasan informasi yang dimiliki dan/atau keterbatasan waktu pelayanan dan nantinya Kring Pajak akan menghubungi masyarakat atau Wajib Pajak untuk menyampaikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang tertunda tersebut.

Kring Pajak dapat dihubungi diberbagai cakupan waktu. Untuk berbicara dengan agen dilaksanakan pada hari kerja mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Untuk layanan Interactive Voice Response (IVR) akan diberikan setiap hari selama 24 jam. Dalam hal terdapat perubahan jam layanan maka akan disampaikan melalui pengumuman. Permintaan informasi perpajakan serta penerimaan pengaduan bisa kita akses lewat telepon seluler dengan nomor 500200 yang didahului dengan kode area lokal penelpon.

Karena kinerjanya yang sangat baik, baik dari segi pelayanan lewat komunikasi maupun tindak lanjut yang cepat, Kring Pajak mendapatkan banyak prestasi di dalam maupun luar negeri. Pada Kompetisi The Best Contact Center Indonesia yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact  Center Association (ICCA) Mei 2014 lalu. Kring Pajak 500200 ikut dalam 1 kategori Korporat dan 9 kategori individu. Dan KLIP DJP berhasil meraih 11 penghargaan ( 2 Platinum, 7 Gold, dan 2 Silver) untuk kategori Korporat dan Individu. Untuk kategori Korporat, Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak berhasil meraih Gold Medal for The Best Contact Center Operations. Pada tahun 2013, KLIP mengikuti kompetisi Contact Center World tingkat Asia Pasifik 2013 yang  diikuti oleh lebih dari 1500 kontestan yang mewakili 52 negara dari seluruh dunia. Kring Pajak berhasil membawa pulang juara dibeberapa sektor. Di level dunia Kring Pajak juga dinobatkan sebagai peraih Gold Achievment dari tingkat regional dari CCW APAC.

Analisis Aspek Teori Komunikasi Layanan Kring Pajak :

ü  Kita tahu bahwa bentuk dasar komunikasi dibagi menjadi 2 yaitu verbal (melalui tulisan dan lisan) serta non-verbal (bahasa tubuh dan ekspresi). Dalam hal ini Kring Pajak menggunakan komunikasi verbal, karena komunikasi yang terjadi antara agen dan klien (masyarakat / wajib pajak) adalah komunikasi melalui lisan yaitu lewat telepon.

ü  Jika diamati dari segi sifat komunikasi, komunikasi yang dilakukan melalui layanan Kring Pajak ini adalah komunikasi antar pribadi karena tujuan komunikasinya adalah untuk menyampaikan informasi yang bersifat individu dan untuk kepentingan pihak yang berkomunikasi saja, tidak ada pengaruh dari pihak lain.

ü  Jika ditinjau dari segi model komunikasi ada 2 jenis komunikasi yang terjadi dalam layanan Kring Pajak :

a)      Komunikasi Linier : Dalam layanan Kring Pajak terdapat Interactive Voice Response (IVR). IVR merupakan teknologi telephoni dimana pelanggan menggunakan telepon untuk terhubung dengan database yang berisi informasi tanpa harus berbicara dengan petugasnya. Dengan kata lain IVR merupakan hasil dari rekaman suara petugas yang dimana tujuannya untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat tanpa batasan waktu dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Maka dari itu, karena komunikator (agen petugas) memberikan informasi satu arah kepada komunikan (klien) maka tergolong komunikasi linier.

b)      Komunikasi Interaksional : Dalam layanan Kring Pajak, kita dapat berkomunikasi dengan agen mengenai layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan, dan penerimaan pengaduan dalam waktu tertentu, yaitu pukul 08.00-16.00 WIB. Dalam hal ini terjadi komunikasi 2 arah dan ada dialog. Kedua pihak saling memberikan feedback atas pernyataan satu pihak. Dimana setiap partisipan memiliki peran ganda yaitu pada satu saat menjadi komunikator dan di saat yang lain menjadi komunikan.

c)      Komunikasi transaksional : Dalam model ini komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan (relationship) antara dua orang atau lebih. Pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif, yang dimaksud disini adalah feedback berupa bahasa tubuh maupun jawaban yang mengindikasikan setuju ataupun tidak. Dalam layanan Kring Pajak komunikasi yang dilakukan adalah melalui media telepon, jadi kemungkinan besar agen tidak tahu reaksi dari klien. Tetapi agen memungkinkan menerima reaksi dari klien lewat reaksi intonasi suara misalnya kaget, terkesan tergesa – gesa, maupun suara dengan nada pelan yang mungkin menandakan ketidakpuasan. Tetapi karena agen tidak berinteraksi face to face maka anggapan tersebut hanyalah asumsi agen.

Daftar Pustaka

http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJmkoJ4%3D

https://amsyong.com/2014/10/kenal-lebih-dekat-dengan-kring-pajak-500200/